Mahasiswa semakin lantang setelah terungkapnya pemanggilan beberapa mantan Kepala Desa oleh Polres Sampang menjelang Pilkada, mereka menuding pemanggilan ini sebagai upaya terselubung untuk mengintimidasi mantan Kepala Desa yang dianggap tidak berpihak pada kandidat tertentu.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk manipulasi politik yang menghalalkan segala cara demi kemenangan satu pihak, dengan mengorbankan prinsip keadilan dan netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi.
“Kami mencium bau busuk politik dalam pemanggilan ini. Ini adalah taktik licik yang dirancang untuk menekan kepala desa agar tunduk pada kepentingan politis, Polri seharusnya tidak boleh menjadi alat politik, mereka harus netral! Jika ini dibiarkan, Pilkada Sampang akan menjadi ajang kecurangan yang legal,” lanjut orator tersebut, yang disambut sorakan dukungan dari para peserta aksi.
Koalisi Mahasiswa Madura tak hanya menuntut netralitas, mereka juga mendesak agar semua proses hukum yang menyangkut mantan Kepala Desa di Sampang ditunda hingga Pilkada selesai.
Menurut mereka, pemanggilan mantan Kepala Desa dengan dalih klarifikasi dana desa di tengah memanasnya kontestasi politik hanya akan menciptakan ketidakadilan dan memperkuat kecurigaan akan adanya upaya intervensi politik.
