“Kami meminta penundaan semua proses hukum terhadap mantan Kepala Desa hingga Pilkada usai, biarkan kompetisi politik berjalan tanpa campur tangan hukum yang bermotif politis. Jika tidak, Pilkada Sampang akan penuh kecurangan, dan rakyat yang akan dirugikan,”
Di tengah tensi politik yang memanas, masyarakat Sampang, melalui aksi ini, mengirim pesan tegas, mereka menginginkan pemimpin yang bersih, jujur, dan dekat dengan rakyat, bukan pemimpin yang dibentuk oleh intervensi kekuatan politik maupun aparat.
Mahasiswa mendesak Polri untuk memegang teguh sumpah dan kode etik mereka, menjaga netralitas, dan memastikan Pilkada berjalan tanpa intervensi.
“Netralitas Polri adalah harga mati! Kami tidak akan tinggal diam jika ada aparat yang bermain politik. Kami ingin Pilkada yang bersih, tanpa kecurangan, tanpa tekanan! Jika Polri terus melakukan intervensi, rakyat akan kehilangan kepercayaan pada hukum dan institusi negara!” teriak salah satu mahasiswa dengan suara lantang, yang disambut tepuk tangan riuh oleh peserta aksi.
Ini adalah sinyal perlawanan masyarakat terhadap segala bentuk ketidakadilan dan intervensi yang merusak demokrasi. Mereka berharap, dengan aksi ini, Polri dapat tersadarkan akan pentingnya menjaga netralitas dan profesionalisme mereka dalam mengawal proses Pilkada.
