“Selanjutnya perlu di pertimbangkan bahwa peristiwa yang terjadi dan pelaksanaan kegiataan yang di laksanakan oleh Pemprov Papua bertepatan dengan rangkaian pasca perayaan Natal khususnya saudara-saudara kami penghuni Mess Papua dan perayaan pergantian tahun baru 2022-2023 masyarakat Jakarta khususnya dan umumnya di seluruh dunia,” berikut point terakhir maklumat tersebut.
Heru menambahkan, “Selain itu kami selaku yang mewakili masyarakat Tanah Abang memohon kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Bapak Presiden dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dalam hal Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Panglima Komando Daerah Militer Jaya untuk dapat mengantisipasi dan mengambil sikap penyelesaian atas tindakan Pemerintah Daerah Papua terhadap warga Mess Papua di wilayah Tanah Abang dengan cara yang baik dan menuntaskannya, sehingga tidak menimbulkan dampak yang kurang baik bagi masyarakat Tanah Abang dan sekitarnya.”
Heru kembali menekankan bahwa, sikap yang diambil oleh RGT merupakan sikap yang netral dan tidak mencoba mengintervensi pihak manapun.
“Sikap kami yang mewakili masyarakat Tanah Abang ini tentunya bukanlah intervensi atau keberpihakan, tetapi lebih pada menjunjung keamananan, ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat, sesuai prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Setidaknya kami telah melakukan upaya dan menjaga stabilitas keamanan berkat kerjasama dan kolaborasi dengan Muspika Kecamatan Tanah Abang,” pungkasnya.
(Eky)
