Ditekankan oleh Bahar, hal tersebut justru lebih ke arah kepentingan jabatan Pimpinan PIK Jon yang lebih mementingkan pengusaha, bukan rakyat banyak atau Penggilingan asli. Serta kepentingan Ahok sebagai pencitraan untuk pemilihan Gubernur dalam Pilkada 2017 mendatang.
Bukan tanpa alasan, Bahar menyatakan hal tersebut karena masuknya Tj ke jalur Metromini 42 tidak memiliki SK.
“Saat rapat dengan sudin Jaktim diketahui tanpa SK bisa berjalan dan keputusan Ahok di paksakan tidak tau untuk kepentingan bisnis atau kepentingan pemilihan gubernur/pencitraan,” ungkapnya.
Lebih jauh Bahar mengungkapkan bahwa saat sore hari Tj tidak bisa masuk PIK, karena sudah dipenuhi pedagang kaki lima (PKL).
