Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Kecuali dianggap minim koordinasi,
“Presiden Jokowi tetap akan mengakomodasi figur dari partai politik pendukung pemerintah. Khusus Golkar, kemungkinan tidak akan menambah menterinya di kabinet,” kata sumber yang diterima sketsindonews.com.
Di pihak lain, Sofyan Djalil dinilai gagal memenuhi target sertifikasi 5 juta bidang tanah tahun ini. Padahal, sertifikasi tanah menjadi target Presiden Jokowi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah.
Saat ini, hanya 46 juta dari 126 juta bidang tanah yang bersertifikat. Pada 2018, pemerintah menargetkan penyelesaian 7 juta sertifikat dan pada 2019 ditargetkan 9 juta sertifikat. Sofyan Djalil juga dinilai gagal menyamaratakan besaran biaya pembuatan sertifikat pelayanan di tiap daerah.
Saat ini, biaya pembuatan sertifikat di Pulau Jawa sangat jauh berbeda dengan di daerah lainnya di Pulau Kalimantan dan Papua. Di Pulau Jawa biayanya sebesar Rp 250.000 per meter persegi, sedangkan di Papua, Kalimantan, dan wilayah lainnya di kawasan timur Indonesia mencapai Rp 700.000 per meter persegi.
