Jangan program ini menjadi pencitraan Gubernur Pemprov DKI Jakarta Djarot Saeful Hidayat dimana perangkat dinasnya hanya omdo doang, dengan kondisi yang sebaliknya.
Gerakan BTT yang menjadi instruksi Gubernur hingga Camat Lurah dalam pelaksanaan penertiban dan penataan bukan hanya pengangkutan para PKL namun sterilitas asset jalan yang dikuasai juga masih terbentur oleh alih fungsi.
Pemprov selalu telat deh dalam ambil kebijakan, seperti tidak ada keseriusan mana kepentingan publik serta menata kawasan ekonomi, celetuk Mantri.
Ia juga mengaku, tertib trotoar yang dilakukan petugas gabungan ini terkesan tebang pilih. “PKL dan kendaraan roda dua dan empat yang teronggok di trotoar di tertibkan. Kok pedagang hewan qurban sampai sekarang ini dibiarkan menggelar lapak di trotoar ada apa ya,” keluhnya.
