Menurut dia, reformasi birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi hulu untuk melakukan reformasi di olahraga nasional.
“Menpora harus memimpin reformasi di internal, jika tidak, jangan berharap olahraga nasional kita akan bangkit,” sebut Anang.
Anang merujuk hasil Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2016, kementerian pimpinan Imam Nahrowi itu mendapat status “disclaimer” alias BPK tidak menyatakan pendapat.
“Menpora janji akan melakukan perubahan di internalnya, tapi yang kita saksikan, ada atlit peserta Sea Games menggunakan uang pribadinya untuk akomodasi saat Sea Games. Ini kan tidak sesuai janji menteri,” kritik Anang.
