Di antaranya adalah pernyataannya yang mengkritik kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) dan tindakan hukum kepolisian terhadap terduga makar, kata pimpinan LSM Setara, Hendardi.(27/9)
“Kalau ini dibiarkan dan selesai begitu saja, kalau kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan, saya kira persoalan ini tidak bisa selesai satu demi satu,” kata Hendardi.
Sementara, pimpinan Yayasan Teguh Keadilan, Sugeng Teguh Santosa mengatakan, cara pikir dan pernyataan panglima TNI terkait isu pengadaan senjata ilegal itu merupakan “tindakan yang lepas dari sistem kerja lembaga negara yang terstruktur dan seharusnya menjadi grid nilai.”
“Pernyataan tersebut telah mereduksi bahkan mendegradasi TNI sebagai institusi keamanan negara menjadi semacam ormas, bahkan menjadi sekelompok paramiliter. Jadi, didegradasi sendiri oleh panglima TNI,” kata Sugeng.
Sugeng juga menyebut pernyataan panglima TNI itu “bisa memprovokasi potensi konflik Polri dan TNI di level bawah yang sering terjadi”.
Pegiat LSM Kontras, Puri Kencana Putri mengatakan, sikap panglima TNI yang beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang ‘berseberangan’ dengan kebijakan resmi pemerintah, seharusnya disikapi secara tegas oleh Presiden Jokowi.
“Presiden sudah beberapa kali ingin menunjukkan dialah panglima TNI tertinggi, tapi drama hari ini menunjukkan presiden masih lemah,” kata Puri.
Dia kemudian menyimpulkan “Ini adalah watak kegagalan koordinasi, kegagalan untuk menciptakan kondusifitas antar aktor.” Seharusnya, lanjutnya, “harus ada upaya koreksi” dari presiden.
Di akhir jumpa pers, KRSK kemudian meminta agar Presiden Jokowi melakukan regenerasi dan penyegaran di dalam tubuh TNI.
Yaitu “dengan melakukan rotasi pergantian panglima TNI dan segera memilih panglima TNI yang baru,” kata Pimpinan LSM Imparsial, Al Araf, saat membacakan pernyataannya.
