“Presiden tidak bisa berpangku tangan, dan harus mengambil tindakan yang pasti untuk hal semacam ini, karena ini berhubungan dengan operasional kenegaraan,” kata Hendardi, pimpinan LSM Setara.
Di tempat terpisah, politikus Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, panglima TNI harus mengklarifikasi ucapannya yang menyebut ada pengadaan 5.000 senjata ilegal oleh sebuah institusi.
“Menurut saya, ini bukan persoalan biasa. Angka 5.000 itu angka signifikan. Dan Panglima TNI kalau berbicara seperti itu, mestinya ada satu data pendukung yang kuat, bukan sekedar bicara,” kata Fadli, yang juga wakil ketua DPR.
Apalagi sebelumnya, panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melontarkan pernyataan bahwa,”ada kelompok institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata di luar institusi militer”.
“Karena itu, saya kira harus ada klarifikasi dan klarifikasinya juga terkait dengan institusi yang disebut, tetapi panglima TNI tidak menyebut nama institusinya,” tandasnya.
Sementara, politikus Partai Nasdem dan sekaligus anggota Komisi I DPR, Supiadin Ari Saputra, mengatakan, Komisi I DPR akan memanggil Panglima TNI Gatot Nurmantyo terkait pernyataanya yang beredar di YouTube tersebut.
“Panglima harus mengklarifikasi kembali,” kata Supiadin dikutip BBC Indonesia, Minggu malam. Rencananya, Komisi I DPR akan memanggil panglima TNI pada awal Oktober nanti.
“Kami ingin tahu latar belakangnya. Kami tidak ingin berita-berita rekaman ini menjadi liar kemudian ditanggapi dengan berbagai pendapat, yang tidak jelas sumbernya,” tegas Supiadin.
Dia mengkhawatirkan, apabila polemik ini terus berlanjut, akan terjadi hubungan yang tidak harmonis antara panglima TNI dan Badan Intelijen Negara atau institusi lainnya.
reporter : nanorame