Tantangan infrastruktur Indonesia dalam perjalanannya untuk menjadi bagian dari sepuluh besar ekonomi global pada tahun 2025 sangat besar.
Diperlukan percepatan dan perluasan infrastruktur perkotaan seperti sistem angkutan cepat massal, air, konektivitas pelabuhan, jalan, energi, serta infrastruktur sosial seperti rumah sakit. Program infrastruktur jangka menengah Pemerintah Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-19) mencurahkan perhatian yang signifikan terhadap infrastruktur, menguraikan bidang prioritas untuk investasi untuk menerjemahkan perencanaan guna memungkinkan peningkatan investasi infrastruktur dan penyertaan modal secara substansial.
Bernardus R. Djonoputro, Country Head Deloitte Infrastructure & Capital Projects mengaskan: “Sekitar 2,000 triliun rupiah yang dibutuhkan untuk membangun sampai 2019, akan sangat menentukan capaian pertumbuhan ekonomi diatas 6%. Keikutsertaan investor swasta menjadi kunci, dan sudah tidak dapat ditunda.”
“Deloitte Infrastructure and Capital Projects telah aktif sebagai penasihat keuangan dan teknis untuk investor dan instansi pemerintah di Indonesia dalam berbagai proyek penting seperti transportasi perkotaan, pelabuhan dan Zona Ekonomi Khusus. Ini adalah komitmen kuat kami untuk mengadvokasi hasil Public Private Partnerships (PPP) yang diterima secara global,” tambah Bernardus.
Acara dialog infrastrutur ini menjadi acara utama di Indonesia, dimana diharapkan menjadi platform bagi dialog interaktif dimana sektor swasta dan pemerintah membahas cara mengembangkan proyek infrastruktur, menciptakan ekosistem infrastruktur dan membahas berbagai perspektif baru infrastruktur, termasuk inovasi Public-Private Partnership (PPP).
