Jakarta, sketsindonewes – Persoalan utilitas jaringan dalam pembangunan terus menuai problematika karena tak adanya aturan main serta kordinasi antar pihak, terkesan pemda DKI belum bisa mencari solusi atas persolan utilitas yang menyisahkan dampak galian bongkar pasang.

Jakarta sebagai pusat Ibukota sudah tak layak dengan jaringan kabel atas, hal ini tentunya harus ada solusi dampak galian pembuatan jaringan bawah tanah serta formulasi penanganan antar instansi untuk secara bersama menuntaskan utilitass, ujar Direktur Lembaga Pemantau Penyimoangan Aparatur Negara Victor Irianto Napitupulu (VIN).

Pemda DKI harus membentuk badan atau lembaga bersama terkait penangan an jarimgan dan infrastruktur, karena disitu dalam objek utilitas satuan harus di libatkan baik PLN, Telkom, Bina Marga, SDA, BPTSP, Kejaksaan dalam meningkatkan peran pembangunan jaringan utilitas. (6/11)

VIN menambahkan, jika ini tidak segera dilakukan maka yang terjadi seperti sekarang ini gali tutup lobang karena tidak pernah program dalam menata anggaran untuk di lakukan secara kordinatif, paparnya.

Selain, bikin rusak jalan dan trotoar warga sebagai pejalan kaki yang hendak memanfaatkan trotoar tidak bisa melintasi, lantaran ada pengerjaan galian itu.

Misalnya kawasan Jalan Percetakan Negara yang sebelumnya tertata rapih kini berubah menjadi kotor dan berantakan, itu kan fakta yang ada setiap sudah bagus menjadi rusak dan itu berdampak pada bertanggungan jawab anggaran proyek belum ada setahun menjadi mubazir, tandas VIN

reporter : nanorame