Alasan utamanya adalah karena hasil minyaknya belum cukup memadai dan karena mendapat tentangan dari para aktivis lingkungan. Tiap kali ratusan dari mereka datang dengan kayak dari Seattle, Washington untuk.mengganggu kegiatan di tempat pengeboran tengah laut.
Gubernur DKI Anies belum pernah berpengalaman dan melihat proyek-proyek besar, seperti Pulau-pulau Reklamasi C, D dan G. Memang Pulau C dan D sudah jadi dengan beberapa ribuan unit bangunan-bangunannya… beberapa berupa bangunan mewah. beberapa menyerupai pencakar langit. Juga dengan jembatan penghubung keduanya hingga menembus Pantai Indah Kapuk.
Lain dengan Pulau C dan D yang ijinnya dipegang oleh PT Kapuk Naga. anak perusahaan Grup Agung Podomoro, maka Pulau G dipegang ijinnya oleh PT Muara Wisesa Samodera dari Grup Agung Podomoro. Di Pulau G yang ada di depan Pantai Pluit itu juga sudah dibangun beberapa tower mewah.
Pulau G sudah pernah ditolak dan dibatalkan pembangunannya oleh PTUN dan Menteri Koordinator Rizal Ramli, tapi pembangunan berjalan terus. Selain mengganggu sistim pendinginan PLTU Muara Karang, juga limbah dari Pulau G ini bisa lebih mengganggu lingkungan, dan keberadaan bangunan pulau juga bisa membahayakan kabel listrik bawah laut. Beberapa bangunan dan rumah tinggal di Pulau G, bahkan sudah dipasarkan dan dijual kepada konsumen.
Mengenai Pulau N yang ijinnya ada di Tangan BUMN PT Pelabuhan Tanjung Priok (Pelindo 2), dianggap sebagai proyek perluasan pelabuhan. Pulau N ini juga dianggap sudah jadi. Sekalipun begitu. juga masih menjadi pertanyaan, apakah Pelabuhan Priok memang membutuhkan perluasan… atau sekedar ikut-ikutan bikin pulau…
Mungkin disertai perasaan dan decak “kagum” terhahap hasil karya para Taipan itu, Anies mengatakan: “Pulau-pulau itu sudah telanjur dibangun… Pulau-pulau C, D, G dan N sudah jadi. Gimana mau dicabut ijinnya… Sudah jadi, kok.”
Anies memang jenis pemimpin yang lemah tidak tough, mungkin juga mudah terharu. Dia mengira, para Taipan itu sudah bersusah-payah membangun dengan biaya trilyunan. Anies lupa, bahwa para Taipan itu hanya memburu keuntungan, bukan untuk kecintaan kepada DKI Jakarta, atau Republik, apalagi nasib Nelayan…
Dari biaya pasir 2 juta per meter, para Taipan itu bisa menjualnya dengan harga 30 juta per meter. Bisa dibayangkan, berapa keuntungan para Taipan itu, misalnya, untuk tiga pulau dengan luas sekitar 1.000 hektar.
Dari 932 bangunan di Pulau D, misalnya, yang berupa rumah, kantor dan rumah-kantor, harga jual rumahnya 2-9 milyar per unit, sedang rumah-kantor dihargai 10-12 milyar per unit. Anies mungkin berpikir, berapa DKI akan.memperoleh bagian retribusi dan lain-lain dari para Tuanku Taipan itu.
Penyegelan terhadap bangunan-bangunan Pulau D yang sudah mendapat HGB dari BPN, tapi tanpa IMB itu ternyata hanya sandiwara, ujar Sri Bintang.
Sebab, sesudah itu Pemprov DKI justru mengeluarkan IMB-nya
