“Saat ini BLU sebagai entitas baru, masih banyak diisi oleh ASN yang cenderung birokratis. Padahal BLU dituntut memiliki budaya entrepreneurship yang tidak berfokus mencari keuntungan atau profit semata, tetapi utamanya adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat secara berkelanjutan. Jadi mindsetnya harus berbeda dari birokrasi maupun wirausaha murni. Istilahnya adalah socio entrepreneur,” ungkap Menkeu.
Sebagai informasi, Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Dari data Kemenkeu per Januari 2019, tercatat ada 218 Badan Layanan Umum di Indonesia yang berada di 19 Kementerian dan Lembaga yang tersebar di 32 provinsi dan memiliki jenis pelayanan beragam, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan dana dan kawasan. Sepanjang 2018, BLU tersebut mampu memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara yang terlihat dari penerimaan BLU pada 2018 mencapai sebesar Rp 55,4 triliun. Angka ini lebih tinggi daripada target yang dipatok pemerintah sebesar Rp 43,3 triliun.
(Eky)
