Polemik BPJS Dan Pernyataan Menkes ‘Tak Ada Solusi’, Hanibal: Kendali BPJS Ditangan Kemenkes

oleh
oleh
Menteri Kesehatan, Terawan. (Ilustrasi)

Jika hal ini terus berlanjut, Kata Hanibal, diprediksi pembangunan kesehatan akan gagal dalam memenuhi Janji Presiden Jokowi, karena kinerja Terawan nantinya.

“Hal ini berarti akan semakin berat kerja pak Jokowi dalam jabatan keduanya yang telah menetapkan sasaran misi peningkatan kualitas manusia Indonesia sebagai prioritas utama untuk mengoptimalkan infrstruktur yang dibangun periode pertama dalam kerangka melepaskan keterjebakan RI dari penomena sosial bak lingkaran setan antara kemiskinan, rendahnya kualitas manusia dan rendahnya produksi masyarakat dan negara berkembang, lebih dikenal dengan middle income trap sejak era tahun 90 an, disertai buruknya infratruktur, menimbulkan rendahnya daya saing investasi dan daya saing produk RI,” paparnya.

Dia menambahkan, “Beruntunglah Indonesia dikarunia oleh sang pencipta kekayaan luar biasa tanah nusantara, hingga tidak menjadi negara gagal ketika masa orde baru yang lalu. Sampai dengan saat ini, harapan dan optimisme kita semua kembali muncul terhadap Pak Jokowi dengan seluruh kinerjanya yang sangat luar biasa ditengah kepungan dan sabotase dari komunitas masyarakat yang merasa nyaman karena belum menjadi miskin saat ini, karena merupakan bagian dari kelompok kepentingan elit “oligarky” orde baru terdahulu.”

Lebih jauh, Hanibal berpandangan bahqa BPJS merupakaan bagian dari program kesehatan semesta atau universal health coverage, atas rekomondasi kesehatan dunia bagi jaminan kesehatan masyarakat.

“Agenda “Kesehatan semesta” membutuhkan pendekatan pembangunan kesehatan secara konfrehensif (paradigma Sehat dan Sakit), terutama faktor Gizi, harus tidak ada lagi ancaman “stunting” di negeri kita yg besar ini,” ujarnya.

Mengingat begitu banyak permaslahan kesehatan Indonesia, untuk mencapai misi Kabinet Indonesia maju (KIM), Hanibal menyarankan agar Terawan mendapat dukungan peran seorang wamenkes, untuk menambal kekurangannya selaku menkes. Bila tidak adanya kebijakan politik tersebut, atau tidak ada perubahan tim KIM, maka dikhawatirkan Pak Jokowi dapat mengalami kegagalan dalam mencapai misi dan visi Indonesia sebagai 5 negara termaju dunia 2045, ucap Hanibal yang pada pilpres 2019 aktif bersama komunitas intelektual UI pendukung kontestan 01.

“Kesehatan Indonesia akan mengalami bencana apabila hal ini dibiarkan. Pak Jokowi yang telah menunjukkan komitmen politik bidang kesehatan sangat tinggi dengan meningkatkan angaran kesehatan (131 T) atau 2 kali lipat anggaran kesehatan di masa SBY (68 T) pada periode kebinet kerja terdahulu, membutuhkan dukungan “kecerdasan kita semua” terutama jajaran kesehatan dalam menjabarkan misi “Reformasi Sistem kesehatan nasional”, sesuai dengan janji politiknya dalam dokumen misi dan visi capres tahun 2019. Semoga segera terwujud kedaulatan kesehatan, bagi wujud kondisi sosial pada 1 abad Indonesia 2045 nantinya, Indonesia Maju (salah satu 5 negara maju terkuat dunia) yang Berkelanjutan, amin,” pungkas Hanibal.

“Tidak boleh ada kata menyerah bagi perjuangan meningkatkan harkat dan martabat manusia, terutama hak kesehatan yang merupakan hak azasi utama dan prasyarat bagi pemenuhan hak azasi lainnya bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ajak Hanibal mengakhiri pembicaraan.

(Eky)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.