Jakarta, sketsindonews – Mengetahui pernyataan Presiden Jokowi di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (13/3/2020), “Sejak awal ‘task force’ (satuan tugas) sudah ada. Saya komandani sendiri, jelas? BNPB mengkoordinatori mengenai tim reaksi cepat,” tentang sikap politik presiden dalam melindungi seluruh rakyat Indonesia dari ancaman pandemi COVID 19.
Pernyataan yang dilanjutkan dengan memimpin secara langsung pelaksanaan sterilisasi masjid Istiglal tersebut sangat meningkatkan kepercayaan diri kita mampu melalui musibah ini dengan tepat.
Pernyataan tersebut sangat tepat ditengah “keraguan” masyarakat terhadap sikap menteri kesehatan dalam merespon perkembangan pandemi COPID 19 di Indonesia.
Terawan selaku menteri kesehatan, sebelumnya dipertanyakan oleh berbagai pihak atas sikap “menyerahnya” tanpa adanya solusi yang ditawarkan bagi permasalahan BPJS saat Raker di komisi IX, DPR RI, menunjukkan sikap yang kurang tepat, saat diliput oleh berbagai media masa, walau sikap tersebut untuk meyakinkan masyarakat agar tidak panik. Karena tanpa disertakan adanya aksi nyata dalam mengantisipasi ancaman COVID19, yang diketahui oleh masyarakat secara luas, sikap tersebut akan mengesankan sikap yang menganggap enteng.
Hal ini akhirnya menimbulkan pernyataan beberapa tokoh nasional “bahwa pemerintah terlalu mengganggap enteng masalah pandemi COPID 19”, sehingga memintanya mundur sebagi Menteri Kesehatan.
Sebagaimana kita ketahui bersama tentang pandemi COVID 19, sebagi mutasi terbaru dari jenis virus corona yang mutasi lainnya kita kenal dengan Flue onta, Flue burung dan lainnya. COVID 19, memiliki kemampuan penularan secara langsung dari manusia ke manusia sangat cepat, melalui media sputum atau ludah penderita positiv COVID 19.
Organ specifik yang menjadi sasarannya adalah sistem pernafasan, melalui stimulasi pada peningkatan cairan (mucos) dan pengentalan “mucos” yang dapat menyebabkan sumbatan pernafasan, dan banyak menimbulkan kematian pada orang tua dan pengidap penyakit lainnya, khususnya pada sistem pernafasan.
Virus yang diindikasikan memiliki kemampuan bertahan selama 9 hari di udara terbuka, serta belum adanya obat dan vaksin yang telah mendapat rekomondasi WHO, sehingga dapat digunakan oleh seluruh dunia, menjadi permasalahan utama dalam menyikapi pandemi virus COVID 19.
Seperti yang kita ketahui besama bahwa phenomena sosial di era disrupsi saat ini, di berbagai negara yang pondasi struktur pertumbuhan ekonominya belumlah cukup kuat, menimbulkan dampak ikutan rezim pemerintahan lebih menkhawatirkan pada sisi ekonomi.
Termasuk pilihan kebijakan dalam pengendalian pemaparan COVID 19, apakah “LOCKDOWN”, atau “SOSCIAL DISTANCING”, pertimbangan pemerintahan tersebut cukup kita fahami bersama, dalam mempertimbangkan “resiko” bagi kepentingan pertumbuhan ekonomi hegara masing-masing.
