Nalio menegaskan bahwa masalah ini harus mendapatkan kejelasan baik itu mekanismenya, operator pengelola pesawat, ataupun proses-proses pengadaannya.
Apakah ada yang salah saat pengajuan atau bagaimana, yang jelas masyarakat mempertanyakan perihal dua pesawat dan helikopter tersebut.
“Oleh karena itulah ini kami (FPM) anggap menjadi tugas DPRD, yaitu dengan membentuk pansus. Sebelumnya juga kami sudah sampaikan pernyataan sikap adanya dugaan penyelewengan anggaran,” lanjut Nalio.
Selanjutnya adalah masalah keterpihakan pemerintah dalam melayani masyarakat, Nalio juga menyoroti mengenai lapangan pekerjaan.
“Pemerintah membeli pesawat ini kan tujuannya untuk melayani masyarakat Mimika dalam hal transportasi. Namun jika sampai saat ini semua tidak jelas dan transparan, itulah yang kami pertanyakan,” ujarnya.
“Jika memang ada masalah dengan perusahaan rekanan, maka kami minta putuskan kontrak tersebut dan cari perusahaan lain yang mau bekerja dan melayani masyarakat,” tegas Nalio menambahkan.
