Bagi dia, kakek Suki belum tersentuh program politik Bupati dan Wakil Bupati Sumenep “Nata Kota Bangun Desa” yang sudah hampir purna. Apalagi akses rumah kakek Suki cukup lumayan jauh dari jalan raya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Sumenep, Moh Zaini, mengetahui kondisi gubuk kakek Suki. Rencananya pemerintah memang akan memberikan bantuan program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Meski demikian, kata dia, pemerintah tidak bisa kemudian melakukan pembangunan RTLH secara sepihak. Akan tetapi ada tahapan yang harus dilalui oleh masyarakat yang ingin mendapatkan program tersebut.
“Keluarga penerima manfaat (KPM) harus mengajukan ke Dinsos sebagai penerima program RTLH ini,” ujarnya saat dikonfirmasi lewat sambungan selulernya.
Dia menerangkan, program tersebut sudah dinilai merata di setiap kecamatan. Secara regulasi, setiap kecamatan tidak dibatasi. Bagi pemohon yang dinyatakan lolos akan mendapatkan uang pembangunan sekitar Rp15 juta per unit rumah.
