“Kami setuju dengan Presiden bahwa program produktif harus 80 persen dan 20 persen lainnya untuk honor, perjalan dinas, rapat. Maka BPKP harus mengawal dan mengawasi penggunaan anggaran ini agar distribusi belanja anggaran terukur,” sebut Joe.
Menurutnya, Pemuda Katolik saat ini sudah bangun sinergitas dengen BKKBN guna memerangi stunting dan menciptakan Keluarga Berkualitas lewat kegiatan pembangunan keluarga, kependudukan, dan Keluarga Berencana.
Di beberapa daerah, kader Pemuda Katolik sudah berkolaborasi dengan BKKBN. Di Timika, Pemuda Katolik kolaborasi dengan Komisi IX DPR RI ajak masyarakat turunkan stunting, beberapa Komda sudah audiensi dan teken MoU program pendampingan keluarga dengan BKKBN seperti di Sulawesi Selatan, Papua Barat, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta. Ada juga sosialisasi program Bangga Kencana sebagai edukasi peningkatan kualitas SDM masyarakat Katolik khususnya ibu, anak dan remaja. Termasuk di beberapa sekolah, Pemuda Katolik hadir bentuk Pusat Informasi Konseling Remaja guna melatih kesadaran akan pentingnya kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga.
Sebagaimana diketahui bahwa target Presiden Jokowi untuk prevalensi balita stunting di Indonesia harus 14 persen di tahun 2024. Sementara data terakhir dari Kementerian Kesehatan tingkat penurunan stunting nasional masih diangka 21.6 persen.”Dalam penurunan stunting, pemerintah perlu kolaborasi dengan banyak instansi dan Ormas sehingga target yang diharapkan Presiden bisa tercapai,” harap Joe.
