“Penambahan dan perbaikan armada transportasi umum dapat dilakukan dengan akumulasi denda yang dimintakan pada pabrik dan PLTU yang memproduksi polusi udara,” paparnya.
Terakhir, pemerintah dapat memperluas kebijakan WFH di Jakarta dan sekitarnya.
“Kebijakan WFH untuk menyambut KTT Asean ke-43 harus diperluas tidak hanya untuk ASN tapi juga karyawan swasta agar terjadi pengurangan mobilitas dengan kendaraan,” kata Netty.
(Eky)
