Cuma masalahnya, Habib Syakur meminta situasi ini jangan diperkeruh hanya karena propaganda yang tidak sehat.
“MK sudah memutuskan, dan keputusan MK sudah final and bunding, final dan mengikat. Tak bisa lagi diubah oleh DPR,” tandasnya.
Ulama asal Malang Raya ini meminta agar jangan muncul spekulasi politik yang liar, seolah-olah ini permintaan dari Presiden Jokowi kepada DPR.
“Jangan pula dikaitkan secara liar, seakan-akan karena dukungan kepada anaknya Presiden Jokowi. Jangan kaitkan DPR dengan motivasi politik dukungan calon tertentu,” ungkap Habib Syakur.l.
