“Yang potensial melakukan kecurangan adalah orang yang dekat dengan kekuasaan. Nyatanya malah ada 12 camat yang diubah menjelang hari H (pemcoblosan). Padahal, mutasi minimal 6 bulan sebelum penetapan paslon”, lanjut Feri.
Feri mengatakan bahwa terlepas dari upaya penguasa memorngaruhi Pilkada Jakarta, namun hasilnya tidak efektif. Hal ini karena Feri menilai masyarakat Jakarta sudah lebih berpendidikan.
“Pilkada Jakarta jadi pengecualian (efektifitas penggunaan aparat). Karena pemilih sudah lebih berpendidikan”, lanjut Feri.
Terkait rencana gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan paslon Ridwan Kamil-Suswono yang didukung koalisi penguasa, Feri menyatakan gugatan tersebut memiliki dalil yang lemah.
“Kalau dilihat memang wajar saja ini (gugatan RK-Siswono ke MK) tidak berlanjut, karena dalilnya lemah sekali. Dalil Form C6, pertamakali kalau itu terjadi, itu akan dilakukan di MK dan tidak presisi untuk menjelaskan peralihan suara, jadi nggak masuk akal saya pikir untuk digunakan” pungkas Feri.
