Kemacetan panjang di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Kamis (17/4/25), menjadi sorotan tajam berbagai pihak. Antrean kendaraan truk mengular hingga 8 kilometer dari Sungai Bambu ke gerbang pelabuhan sejak Kamis malam hingga Jumat pagi. Kondisi ini disebut sebagai salah satu kemacetan terparah yang pernah terjadi di kawasan pelabuhan tersebut.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai bahwa kemacetan tersebut merupakan dampak dari tata kelola kawasan pelabuhan yang tidak terintegrasi dan salah arah kebijakan.
“Pembangunan Pelabuhan Tanjung Priok selama ini hanya memperbesar sisi laut, tapi sisi darat tidak dikembangkan. Tempat parkir truk, toilet, hingga area penyangga tidak disiapkan dengan baik. Padahal kapasitas pelabuhan tidak bisa dihitung hanya dari sisi lautnya,” ujar Djoko dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).
Djoko juga menyoroti tingginya biaya logistik di Indonesia, yang salah satunya disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang keliru dalam menata sistem transportasi dan pelabuhan. Ia mencontohkan penggunaan moda kereta api yang kurang diminati karena lebih mahal dibanding jalan raya akibat dikenakan berbagai beban biaya, seperti BBM non-subsidi, PPN 11 persen, dan track access charge (TAC).
