Ia juga menilai, sistem yang lama justru membuka jalan bagi rezim otoriter dengan kedok “Demokrasi Terpimpin” maupun “Demokrasi Pancasila” yang pernah dijalankan di masa Orde Lama dan Orde Baru. “Mereka ingin kembali ke masa lalu, padahal sejarah telah membuktikan kegagalan pendekatan itu,” imbuhnya.
Forum tersebut juga menyuarakan penolakan terhadap proyek Ibu Kota Negara (IKN) dan bahkan menyebut kemungkinan pencopotan Wakil Presiden. Bagi Saurip, hal ini sangat tidak berdasar karena kontrak politik dalam demokrasi ditegaskan melalui pemilu, di mana rakyat secara langsung memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden.
“Ini bukan monarki. Presiden dan wakil presiden adalah satu paket hasil pemilu. Tidak bisa dicopot hanya karena perbedaan pandangan,” tegas Saurip.
Ia mengingatkan bahwa hak pilih rakyat dalam pemilu adalah hak primer yang tidak boleh dikalahkan oleh tekanan kelompok mana pun. Bahkan jika rakyat salah memilih, sistem demokrasi tetap menuntut semua pihak menghormati hasil pemilu hingga masa jabatan berakhir.
Lebih lanjut, Saurip menyesalkan pilihan para purnawirawan untuk menyampaikan pernyataan mereka secara terbuka. Menurutnya, sebagai pensiunan yang masih menerima gaji dari pajak rakyat, mereka seharusnya menjaga netralitas dan ketenangan publik, bukan justru menciptakan kegaduhan yang berpotensi memecah belah.
