Ironisnya, pihak kecamatan menyarankan agar validasi dilakukan secara manual ke Dukcapil Lampung, yang menurut keluarga justru menambah beban logistik dan biaya.
“Seharusnya ini bisa diurus secara terintegrasi. Masa sistem digital nasional tidak bisa mengakomodasi data lintas wilayah?” tambahnya.
Keterlambatan ini mencerminkan lemahnya interoperabilitas sistem kependudukan yang diklaim sudah terintegrasi secara nasional. Ketergantungan pada verifikasi manual antarwilayah menjadi sorotan serius, mengingat dampaknya terhadap masyarakat yang tengah menghadapi situasi duka.
