Sejarah reformasi telah menegaskan pemisahan TNI dan Polri sebagai konsensus nasional untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan memperkuat demokrasi. Karena itu, kata Penri setiap upaya yang justru menciptakan kebingungan publik dan membuka ruang intervensi politik terhadap kepolisian harus ditolak.
“Kami juga menyoroti penempatan aparat militer untuk menjaga gedung DPR. Kebijakan tersebut adalah bentuk nyata kemunduran demokrasi. Tugas menjaga objek vital dan gedung negara adalah kewenangan Polri, bukan TNI. TNI memiliki mandat utama menjaga pertahanan dan kedaulatan negara dari ancaman luar, bukan mengambil alih peran kepolisian dalam ranah sipil,” paparnya.
