Tenaga Ahli Penasehat Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi, mengingatkan bahwa arah pengelolaan negara harus dikembalikan kepada nilai-nilai etika dan keberpihakan kepada rakyat. Menurutnya, konstitusi dan hukum penting, tetapi tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar tanpa roh moral dan tanggung jawab sosial. Pernyataan keras ini disampaikan Saurip, yang juga mantan anggota DPR RI dan anggota Dewan Penasehat Forum Pemred Media Siber Indonesia, dalam sebuah forum diskusi kebangsaan di Jakarta, Minggu (21/9).
“Masalah besar kita hari ini adalah menata dan mengelola negara hanya berlandaskan konstitusi dan hukum, lepas dari etika. Ini tidak boleh diulangi,” tegas Saurip.
Ia mencontohkan bagaimana sebelum berdirinya Republik Indonesia, komunitas seperti rakyat Samin, Tengger, dan Dayak telah eksis dengan kedaulatan sosialnya. “Begitu ada republik kok bikin KTP saja tidak bisa, kecuali harus berbohong dalam mengisi kolom agama. Bagaimana republik ini dipahami? Tanpa rakyat Samin, tanpa rakyat Tengger, tanpa rakyat Dayak, itu bukan Republik Indonesia. Pemahaman semacam ini harus dihentikan,” ujarnya dengan nada kritis.
Saurip menilai, sejarah panjang Indonesia menunjukkan pola kebijakan yang sering meminggirkan rakyat. Ia menyinggung praktik diskriminasi era Orde Baru, di mana untuk menjadi tentara, polisi, pegawai negeri, bahkan pegawai swasta, seseorang harus memiliki catatan keluarga yang dianggap “bersih lingkungan”.
“Artinya ada stigma dari penguasa terhadap rakyatnya sendiri. Rakyatnya sendiri kok dimusuhi. Dampaknya apa? Lebih dari 100 juta rakyat sekarang hidup miskin. Itu bukan karena rakyatnya malas, melainkan output dari kebijakan masa lampau,” ungkap perwira tinggi purnawirawan TNI itu.
