Dalam paparannya, Manimbang menyinggung perjalanan implementasi sistem informasi daerah yang sebelumnya berjalan terpisah melalui SIMDA, SIPKD, dan aplikasi lokal. Barulah setelah 2019 SIPD resmi menjadi sistem nasional terpadu yang wajib digunakan seluruh pemerintah daerah.
Namun, ia tak menampik masih adanya sejumlah kendala. Manimbang menyebut tantangan utama meliputi ketimpangan infrastruktur teknologi informasi, kualitas SDM digital, ancaman keamanan siber, serta budaya kerja manual yang masih kuat.
“Adaptasi budaya kerja menjadi tantangan paling nyata. ASN harus siap berubah dan bekerja dengan data. Digitalisasi tidak akan berhasil jika mindset tidak ikut berubah,” katanya.
Manimbang pun merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk memperkuat infrastruktur TI dan keamanan data, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, mengintegrasikan sistem lama secara bertahap, membangun budaya data di seluruh OPD, memperluas transparansi lewat portal informasi publik, serta menerapkan evaluasi rutin untuk penyempurnaan sistem.
Di akhir sesi, Manimbang menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital bukan hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi oleh kualitas SDM, kesiapan infrastruktur, keamanan data, serta komitmen pimpinan daerah.
“ASN adalah ujung tombak transformasi digital. Komitmen mereka akan menentukan seberapa cepat dan bersih tata kelola pemerintahan kita bergerak ke depan,” pungkasnya.
