Keamanan sistem menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan layanan publik berbasis digital. Tanpa pengamanan yang kuat, layanan berisiko terganggu dan berpotensi merugikan masyarakat sebagai pengguna.
Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika (PDSI) Kementerian Komunikasi dan Digital, Hasyim Gautama, menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah dengan komunitas bug hunter untuk menjaga keandalan sistem elektronik pemerintah. Hal itu disampaikannya dalam Forum Bug Hunter 2025 di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).
Menurut Hasyim, komunitas bug hunter telah memberikan kontribusi nyata dalam mengidentifikasi celah keamanan layanan publik. Hingga saat ini, sebanyak 131 bug hunter tercatat aktif berkolaborasi dengan PDSI dalam penguatan keamanan sistem digital pemerintah.
Pemanfaatan teknologi informasi dinilai membawa banyak manfaat bagi layanan publik, namun juga menghadirkan risiko, terutama terkait keamanan sistem dan perlindungan data. Karena itu, pengelolaan risiko siber menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi digital yang aman dan berkelanjutan.
Upaya menjaga keamanan ruang digital nasional membutuhkan regulasi yang jelas, pengawasan yang kuat, serta pengamanan teknis yang berlapis. Dalam konteks tersebut, komunitas bug hunter berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendeteksi kerentanan sebelum disalahgunakan.
Partisipasi komunitas bug hunter tercermin dari meningkatnya laporan kerentanan melalui Vulnerability Disclosure Program. Pada 2024, tercatat 22 temuan valid. Hingga Desember 2025, jumlah laporan meningkat menjadi 94, dengan 44 di antaranya dinyatakan valid dan telah ditindaklanjuti untuk penguatan sistem layanan publik.
Forum Bug Hunter 2025 juga menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Alrizki Rahmat Perdana. Ia memaparkan pentingnya membangun ekosistem Vulnerability Disclosure Program yang aman, tertib, dan efektif, baik bagi pelapor maupun instansi pengelola sistem.
Dalam paparannya, Alrizki menekankan prinsip pengujian non-destruktif, penyusunan laporan teknis yang jelas dan terstruktur, menjaga kerahasiaan temuan, serta kepatuhan terhadap ruang lingkup pengujian yang telah ditetapkan. Dari sisi instansi, diperlukan respons awal yang cepat, proses verifikasi yang transparan, serta langkah remediasi untuk menutup celah keamanan.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif dan pemberian penghargaan kepada tiga bug hunter berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam menjaga keamanan layanan digital pemerintah.
