Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melaksanakan Audit Kelaikan Bangunan Gedung secara menyeluruh dan serentak pada Januari 2026. Kebijakan ini dilakukan melalui Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (DCKTRP) sebagai langkah menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat dalam pemanfaatan bangunan gedung.
Kepala DCKTRP DKI Jakarta, Vera Revina Sari, menyatakan audit tersebut merupakan upaya preventif dan mitigasi untuk menekan risiko kebakaran serta kegagalan struktur bangunan. Audit juga bertujuan memastikan seluruh gedung telah memenuhi standar teknis dan laik fungsi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Melalui audit ini, kami ingin memastikan bangunan di Jakarta, baik milik pemerintah maupun swasta, benar-benar memenuhi standar keselamatan, terutama dari potensi kebakaran dan kegagalan struktur,” ujar Vera di Jakarta, Senin (29/12).
Audit akan menyasar bangunan umum milik pemerintah daerah maupun swasta atau komersial. Pemeriksaan dilakukan secara sampling pada gedung bertingkat lima hingga delapan lantai, serta bangunan dengan ketinggian lebih dari delapan lantai.
Sebagai tahap awal, DCKTRP akan mendistribusikan daftar periksa kelaikan bangunan kepada pemilik dan pengelola gedung. Daftar tersebut dapat digunakan untuk evaluasi mandiri sebelum audit lapangan dilaksanakan, sehingga pemilik bangunan dapat mengetahui kondisi gedung lebih dini dan mempercepat proses pemeriksaan.
Dalam pelaksanaannya, DCKTRP akan berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, antara lain Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (TKTE), Dinas PMPTSP, serta unsur wali kota di lima wilayah dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
Pemprov DKI mengimbau seluruh pemilik dan pengelola gedung untuk mendukung pelaksanaan audit secara aktif. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu mewujudkan lingkungan perkotaan Jakarta yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan.
