Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebanyak 197 titik lahan telah disiapkan untuk relokasi dan pembangunan rumah permanen.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, langkah percepatan ini dilakukan untuk memastikan korban bencana segera mendapatkan tempat tinggal yang aman dan layak. Hal tersebut disampaikan usai rapat bersama Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).

“Pemerintah bergerak cepat. Kami sudah mengusulkan banyak titik lahan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk pembangunan hunian tetap,” ujar Maruarar.

Ia merinci, Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan jumlah lahan terbanyak, yakni 153 titik seluas 473 hektare. Sumatera Utara disiapkan 16 lokasi seluas 58 hektare, sedangkan Sumatera Barat memiliki 28 lokasi dengan total luas 53 hektare.

“Khusus Aceh, dari 153 titik lahan tersebut memiliki daya tampung sekitar 28.311 unit rumah. Sebanyak 24 titik sudah diverifikasi lapangan dan dinyatakan layak,” jelasnya.

Maruarar menegaskan, pembangunan hunian tetap harus memenuhi tiga kriteria utama, yakni aman dari potensi bencana, tidak bermasalah secara hukum, dan dekat dengan pusat aktivitas masyarakat. Lokasi hunian juga harus terhubung dengan ladang, tempat kerja, sekolah, dan pasar agar mendukung keberlanjutan kehidupan warga.

Berdasarkan data Kementerian PKP per 9 Januari 2026, total rumah terdampak bencana di Sumatra mencapai sekitar 189.308 unit. Di Aceh tercatat lebih dari 148 ribu rumah rusak dan hanyut, sementara di Sumatera Utara mencapai lebih dari 28 ribu unit, dan di Sumatera Barat lebih dari 12 ribu rumah terdampak.