Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan operasional 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia, Senin (12/1). Peresmian ini turut dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto sebagai bentuk dukungan penguatan ekosistem pendidikan nasional.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan perlunya perubahan paradigma dalam pembangunan nasional, khususnya di sektor pendidikan. Ia menilai pendekatan pembangunan konvensional yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tidak cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

“Cara berpikir tentang bernegara dan pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan tidak cukup. Pembangunan harus dirasakan manfaatnya secara adil oleh seluruh rakyat,” tegas Presiden Prabowo.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyatakan komitmennya mendukung penguatan pendidikan yang inklusif dan berdampak nyata. Sekolah Rakyat dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperluas akses pendidikan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan layanan pendidikan.

Mendiktisaintek Brian Yuliarto menjelaskan, melalui adendum kerja sama dengan Kementerian Sosial, Kemdiktisaintek akan memasangkan satu perguruan tinggi untuk membina satu hingga dua Sekolah Rakyat. Pendampingan dilakukan secara berkala, meliputi pembinaan akademik, motivasi belajar, pengayaan materi, hingga bimbingan pemilihan program studi sesuai minat dan bakat siswa.

Pendampingan kampus juga diharapkan mencegah kesalahan pemilihan jurusan dan memastikan siswa dapat menyelesaikan pendidikan tinggi secara optimal. Selain itu, Kemdiktisaintek membuka jalur afirmasi bagi lulusan Sekolah Rakyat, termasuk akses beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan informasi akademik perguruan tinggi.

Presiden Prabowo menargetkan pengembangan Sekolah Rakyat hingga mencapai 500 sekolah dengan daya tampung sekitar 1.000 siswa per sekolah. Ia mengakui target tersebut membutuhkan kerja keras dan kolaborasi berkelanjutan lintas kementerian dan lembaga demi mewujudkan pendidikan yang merata dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.