Lebih lanjut, Anggawira yang juga caleg DPR RI Dapil Jabar VIII menjelaskan ketidak konsisten OSS ini membuat bingung Pemda maupun masyarakat.
“Izin OSS terbit dengan catatan pemenuhan komitmen, ini seperti memberi PHP kepada pengusaha karena terbit namun belum berlaku. Jadi kontradiktif dan menyebabkan kebingungan di Pemda / masyarakat,” tutupnya.
(Eky)
