Home / Artikel / Cabut Banding Ahok, Kacamata Pakar Hukum Pidana
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersama Djarot Saiful Hidayat. (Dok. Harian pijar)

Cabut Banding Ahok, Kacamata Pakar Hukum Pidana

Jakarta, sketsindonews – Terkait kasus peradilan terhadap Ahok dengan dakwaan penodaan terhadap agama Islam dan permusuhan terhadap golongan akibat kutipan Alquran Almaidah 51 dalam pidato kunjungan kerjanya di Pulau Panggang Kepulauan Seribu 27/09/2016 silam menjelang Pilgub DKI dimana Ahok merasa lawan-lawan politiknya secara tidak sehat bertarung dengannya telah menggelindingkan isu agama untuk menjegal dirinya dan hasil Pilgub DKI Ahok-Djarot dikalahkan Anies-Sandi.

Dalam suatu sistem peradilan pidana terpada yang dianut oleh hukum acara pidana kita (KUHAP) sebetulnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) itu pengendali suatu perkara atas nama negara oleh karena itu JPU ada dalam ranah dominus litis atau procuruer die de procesvoering vastselat, dalam kekuasaan negara JPU mewakili politik hukum pemerintahan untuk menciptakan ketertiban sosial, dilain pihak institusi pengadilan atau kekuasaan kehakiman menjadi pengimbang atau pengontrol agar kekuasaan politik tidak menjadi absolut dan sewenang-wenang.

Memurut, FT Lamintang, S.I.Kom., S.H., M.H.Penulis Dasar Hukum Pidana Indonesia Dan Delik Khusus Pidana Indonesia mengatakan ini menjadi kontradiktif dalam pasal 156a KUHP berkali-kali telah diajukan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi (MK) namun MK berpendapat bahwa Pasal 156a KUHP tidak bertentangan dengan Konstitusi, terangnya.(24/5)

Hanya saja dalam praktek hukum penerapan pasal itu telah menyimpangi perintah dari aturan undang-undang itu atau kontradiktif secara lex scripta, karena seharusnya perintah PNPS No.1/1965 tersebut harus dilakukan teguran oleh penguasa terlebih dahulu apabila pelakunya masih melakukan maka delik Pasal 156a itu menjadi berlaku, dalam kasus-kasus delik penodaan agama tidak pernah ada tindakan persuasif, paparnya.

Majelis Hakim yang mengadili berbeda pendapat dengan JPU, ternyata sikap Majelis Hakim dalam putusannya yang mengangkangi surat tuntutan JPU serta mengabaikan Pleidoi Ahok dan Penasehat Hukumnya menjadi kontroversil dikalangan masyarakat.

Institusi pengadilan kita memang masih belum menjadi benteng pertahanan keadilan, tak heran ketika Sekjen PBB Kofi Anan berkunjung ke Indonesia beberapa waktu silam ia sempat memberikan pernyataan bahwa ketidak percayaan dunia Internasional terhadap Pengadilan Indonesia karena sikap mengadilinya masih belum reliable kalau istilah saya logika hakim belum bisa membedakan sendok dan garpu artinya hakim memakai logikanya sendiri apa yang fakta dan apa yang ilusi.

Proses ini kita kini diajarkan oleh seorang Ahok bagaimana ia memuaskan dahaga politik lawan-lawannya yang memang ingin memenjarakannya.

Ahok memilih mencabut banding dan meringkuk di penjara dua tahun daripada perpecahan dalam masyarakat terus terjadi karena demo berjilid-jilid tidak kunjung henti, tutupnya.

redaksi

Check Also

Bedug Bang Jum KH. Mas Mansyur , Laris Saat Ramadhan 1439 H

Jakarta, sketsindonews – Tanah Abang selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1439 H warga Jakarta …

Watch Dragon ball super