Hasil pemantauan KLHK (2018) menunjukkan paparan PM 2,5 rata-rata tahunan 39 ug/m3, yang masuk kategori tidak sehat. Hasil pemantauaan DLH DKI Jakarta menunjukkan data antara 29-102 ug/m3 dengan rata-rata tahunan 43 ug/m3 yang juga masuk kategori yang sama, tidak sehat,” ungkap Dr. Tasdiyanto.
Sementara data dari kedutaan Besar Amerika Serikat menunjukan paparan PM 2,5 antara 10-194 ug/rn3 atau rata-rata tahunan 45,6 uglm’, yang juga menegaskan kondisi udara tidak sehat.
“Selain kualitas udara tersebut, kondisi media air di Jakana juga sangat memperihatinkan. Ka)ian daya dukung lingkungan yang dilakukan P3E Jawa KLHK menunjukkan Koeflsien Jasa Ekosistem (KJE) penyedia air bersih DKI Jakarta ada pada zona merah (KJE 0,00 0,16), yang berarti sangat rendah.
Demikian juga daya tampung lingkungan ekosistem pemurnian air (KJE 0,00 0,32), tata aliran air dan banjir (KJE 0,00 0,27), serta pengolah dan pengurai limbah (0,00 0,22), yang ketiganya juga sangat rendah,” lanjutnya.
Kelembagaan yang dapat mewadahi kerja-kerja di bidang lingkungan hidup adalah kementerian yang mandiri dan kuat. Karakter pengelolaan lingkungan hidup bersifat lintas sektor, sehingga tidak maksimal berkinerja ketika digabung dengan pengelolaan kehutanan, sebagaimana kondisi existing. Demikian pun jika digabung dengan sektorsektor Iainnya, akan memiliki potensi tumpang tindih kebijakan dan conflict ofinterest.
Apabila disinergikan dengan fungsi Iain, akan lebih sesuai digabung dengan pengelolaan sumberdaya a|am, dan maritim, dalam wadah Kemenko lingkungan Hidup, Sumberdaya Alam, dan Maritim.
