Jakarta, sketsindonews polemik antar dukungan kini di Partai Beringin terus melabar dan mencuat. Kali ini DPD Partai Golkar Jakarta melalui kepemimpinan Ketua Jakarta Barat, Tuparjo setelah Pileg pilpres 2019 yang masih hangat justru menimbulkan persoalan setelah 7 PK (Pimpnan Kecamatan) di Jakarta Barat melaksanakan mosi tidak percaya atas kepimpinan Tuparjo.
Otomatis legaliltas patut dipertanyakan atas kepimpinan Tuparjo mustahil bisa menjalankan Organisasi kepartaian. Hal ini diungkapkan melalui Sekertaris Partai Golkar Jakarta Barat Ardali.
Menurutnya, untuk menutup kekosongan dan stagnasi organisasi kepartaian perlu dibuat mekanisme Rapat Pleno diperluas, dan pada tanggal 26 Juni 2019.telah dilaksanakan rapat pleno diperluas menghasikkan beberapa keputusan salah satunya telah menyepakati bahwa untuk menjalankan organisasi di Partai Golkar Jakarta Barat di jalankan oleh Sekertaris dan Oara Wakil Ketua sesuai Pembidangan, ucapnya.
Ini organisai partai karena masih ada beberapa event yang dilalui seperti menunggu keputusan rekomendasi dari DPP atau petunjuk dan arahan dari Plt Ketua Partai Golkar DKI Jakarta, tandasnya.
