Home / Berita / Hak Angket Terhadap KPK dinilai hanya Kerja Bodoh DPR

Hak Angket Terhadap KPK dinilai hanya Kerja Bodoh DPR

Jakarta, sketsindonews – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Adrianus Garu angkat bicara soal hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipalukan dalam sidang Paripurna ke-22 pada Jumat (28/4) lalu.

Menurut Pria yang akrab disapa Andre ini, lahirnya hak angket tersebut alhasil kerja bodoh DPR ditengah negara melawan para koruptor.

“Itu kerja bodoh DPR di tengah negara melawan koruptor. DPR harusnya jangan intervensi. Malah DPR sendiri yang biarkan korupsi dan arogansi kekuasaan meraja,” ujar Andre di Jakarta, Selasa (2/5).

Senator asal NTT ini meminta komisi antirasuah tersebut supaya jangan mau dilemahkan sebab ada rakyat yang mendukung langkah untuk berantas para koruptor itu.

“KPK jangan mau dilemahkan. Ada rakyat dibelakang. Bersihkan semua DPR yang sudah terlibat tanpa pandang bulu,” jelasnya.

Pria yang juga Politisi Hanura ini meminta KPK dan PPATK agar mengusut semua Harta Kekayaan semua anggota DPR yang hingga sekarang belum dilaporkan dan diserahkan.

“Minta KPK dan PPATK juga agar segera LHKP anggota-anggota DPR yang sampai sekarang tidak diserahkan untuk diusut karena tidak mendidik generasi bangsa untuk kebaikan ke depan,” tegasnya.

Selain itu anak Buah Oesman Sapta Odang (OSO) ini meminta lembaga pimpinan Agus Rahardjo itu membuka semua kasus dari komisi V terkait dana aspirasi yang mandek yang salah satunya melibatkan Damayanti Putratanti.

“Buka semua mulai dari kasus komisi 5 yang mandek sampai Damayanti. Kawan-kawan jangan takut untuk kebaikan bangsa,” tandasnya.

Putra Manggarai, Flores ini kembali menegaskan hak angket itu cuma produksi nafsu para penjahat yang mengatasnamakan rakyat.

Untuk itu Andre berharap kepada rakyat untuk cerdas memilih partai-partai dan calon-calon DPR ke depan seiring dengan perubahan bangsa dan semangat nawacita Presiden Joko Widodo membangun negara dari daerah ke nasional.

“Liat saja perilaku DPR Daerah Pemilihan (dapil) Semarang aspirasinya bawa ke Maluku, Dapil Bali bawa ke Sumatera dimana mereka sebagai wakil rakyat. Terus perubahan paradigma pemerintah dari money follow fungsinya ke money follow program,” terangnya.

Terkait Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) disetiap Dapil masing-masing, Andre menuturkan, DPR tak pernah turun ke lokasi. Ia menambahkan, DPR hanya memakai arogansi kekuasaannya untuk mengubah program yang bukan merupakan kebutuhan daerah.

“Tapi kebutuhan pribadi partai dan kelompok. Harusnya DPR sudah sadar bahwa negara sedang berubah,” pungkasnya. (*)

Check Also

SBY Perintahkan Kader Partai Demokrat Hentikan ‘Sementara’ Dinas Di BPN Prabowo-Sandiaga Uno

Jakarta, sketsindonews – Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meminta seluruh pimpinan maupun …

Watch Dragon ball super