“Pengembangan infrastruktur terus didorong, untuk project-project di daerah yang sudah maju dimana project transportasi itu sudah visible secara ekonomi dan finansial, maka pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator, project kita serahkan kepada perusahaan BUMN, swasta nasional, maupun asing sebagai pelaku usaha untuk investasi dan menjalankan usaha sebagai operator transportasi,” jelas Sugihardjo.
Pada pertemuan ini, lanjutnya juga membahas mengenai tindak lanjut kunjungan Presiden Joko Widodo ke Australia beberapa waktu yang lalu. Terdapat sedikitnya 6 hal penting yang telah disepakati pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia, yaitu:
- Pengesahan MoU Between the Goverment of Indonesia and the Australian Goverment on Transportation Cooperation Sector untuk selanjutnya dapat ditandatangani oleh Menteri Perhubungan pada kesempatan yang akan datang.
- Menawarkan potensi investasi di bidang infrastruktur transportasi Indonesia seperti pelabuhan, bandara, dan kereta api melalui skema Public Private Partnership (PPP).
- Pengembangan capacity building program sebagai kelanjutan program capacity building sebelumnya untuk keselamatan dan keamanan transportasi.
- Peningkatan konektivitas transportasi untuk mendukung program Nawacita Presiden yang memprioritaskan pembangunan dari pinggiran atau perbatasan antar negara.
- Mendorong peran aktif BUMN dan swasta dalam melaksanakan kerjasama transportasi kedua negara.
- Tujuan akhir dari kerjasama bilateral RI Australia adalah untuk meningkatkan perekonomian, perdagangan dan pariwisata.
Pada kesempatan yang sama, Shane Carmody menyebutkan pertemuan ini sangat penting bagi Australia. Shane berharap hubungan kerjasama Indonesia-Australia akan lebih baik lagi ke depannya.
“Selama lebih dari 10 tahun kami sudah mengembangkan hubungan yang sangat baik di safety terutama untuk aviation safety dan juga keamanan penerbangan, kami berharap akan lebih baik ke depannya,” pungkasnya. ()
