Masalahnya bisa menumpuk di masa mendatang. Perlindungan hukum pemegang hak atas suatu bidang tanah dipangkas. Status tanah HPL cuma mendapatkan sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun (SKBG Sarusun).
Dampaknya, nilai bangunan lebih murah dibandingkan sertifikat hak milik satuan rumah susun (SHM Sarusun).
Perbedaan SHM Sarusun dan SKBG Sarusun.
Begitu pula kata Dadang Rukmana, Sekretaris Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, berujar kebanyakan konsumen apartemen HGB di atas HPL tak paham risiko jangka panjang. Mereka tak begitu paham perbedaan antara SHM Sarusun dan SKBG Sarusun.
SHM Sarusun, kata Rukmana, dapat dijadikan jaminan utang dengan hak tanggungan. Sementara SKBG Sarusun yang diperoleh dari HPL bisa dijaminkan utang tapi dengan Fidusia.
Sementara pihak Agung Podomoro Group maupun PT Agung Podomoro Land mengklaim selalu terbuka kepada konsumen soal status tanah. Khusunya soal apartemen yang dibangun di Kemayoran, statusnya HGB di atas HPL. Hal itu diungkapkan sekretaris korporasi PT Agung Podomoro Land Justini Omas.
“Kalau tanahnya HGB di atas HPL sudah dikasih tahu dari awal,” kata Justini.
Kasus Apartement Kemayoran
Kemayoran adalah salah satu daerah yang dikepung pembangunan apartemen di atas tanah negara. Usai Bandara Internasional Kemayoran resmi ditutup 35 tahun silam, wilayah itu disulap menjadi kawasan hunian vertikal.
Beberapa di antaranya, selain Apartemen Mediterania Palace Residences, ialah Mediterania Boulevard Residences, Menara Jakarta, Springhill Golf Residences, dan Maple Park Golf View.
Agung Podomoro Group, dari data yang kami olah, memiliki 43 dari 234 apartemen dan rusun yang tersebar di DKI Jakarta. Mereka penguasa terbesar dibandingkan developer lain seperti Agung Sedayu Group, Sinar Mas Land atau Pikko Group. Kebanyakan dari mereka memanfaatkan hak pengelolaan lahan.
Jika masa kedaluwarsa itu tiba, siapa yang akan memperpanjang HGB? Siapa yang menanggung biaya perpanjangannya? Jika perpanjangan ditolak, apa dampaknya bagi penghuni apartemen?
