KPK Juga Harus Periksa Menteri Desa PDTT

oleh
oleh

Bicara lembaga atau Kementerian, sebagai orang yang paling di curigai, menurutnya adalah menteri, bukan hanya setingkat Dirjen.

Menurutnya, penilian terhadap Kemendes oleh BPK adalah kebutuhan lembaga. “Jadi gak mungkin hanya fokus di sub setingkat Dirjen. Maka saya rasa ini menjadi wajib jika Mendes juga diperiksa KPK. Apakah dia terlibat atau tidak, ya biar KPK yang membuktikan melalui pengadilan,” paparnya.

Dengan demikian kata Senator Sulut ini. KPK jangan takut untuk meminta keterangan Menteri yang bersangkutan. “Iya dong, agar masalah benar-benar terbuka dengan terang benderang ke publik. Kalau menteri terlibat ini kan ironis, apalagi belum lama ini mereka sudah menjalin kerjasama dengan KPK. Mereka juga bilang kalau soal anggaran di Kemendes itu sudah clear, kok tiba-tiba ada OTT seperti ini,” tukasnya.

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.