Suara satu petani di Aceh sama dengan suara satu profesor di Jakarta. Suara satu buruh di Papua senilai dengan suara seorang aktivis di Jogjakarta.
Bahkan suara mereka yang tak tamat SD, tamat SD, tak tamat SMP, tak tamat SMP, itu 60 persen dari total populasi pemilih. Sementara suara kalangan terpelajar: mhs, yg tamat D1, D2, S1, S3 hanya 10 persen saja.
Dalam demokrasi berlaku One Man One Vote. Satu warga satu suara. Berarti suara wong cilik itu enam kali lebih banyak dibandingkan suara wong gede, kalangan terpelajar.
Ini pesan politik baru yang pertama. Pesan politik kedua menjawab pertanyaan: bagaimana mendengar suara 204 juta pemilih dari Aceh sampai Papua. Suara mereka juga dinamis.
Telah datang revolusi ilmu pengetahuan. Suara mereka bisa diketahui melalui sampel, melalui statistik. Suara 204 juta pemilih itu bisa diketahui hanya dengan 1200 saja responden saja.
Survei opini publik telah datang. Ia anak kandung dari demokrasi. Tak ada demokrasi tanpa
lembaga survei. Suara 204 juta pemilih dapat diketahui cepat sekali, setiap 2 minggu.
Tapi survei hanyalah Side A dari kerja untuk menjadi presiden. Hanya sebagian. Survei membaca opini publik. Yang tak kalah penting justu side B nya: mengubah opini publik. Inilah peran konsultan politik. Capres hanya mungkin menang jika opini publik bisa dipengaruhi untuk lebih mendukung capres itu.
