Jakarta, sketsindonews – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo bicara soal besaran uang suap dan Pengaruhnya ke Opini WTP terhadap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Menurut Eko, pihaknya menyerahkan sepenuhnya ‘wacana’ audit ulang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Itu kewenangan BPK, silakan ditanyakan ke BPK,” kata Eko saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/5).
Eko menilai besaran uang yang diduga suap ke auditor BPK yakni Rp 240 juta tidak bisa mempengaruhi audit laporan keuangan sehingga mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
“Saya enggak melihat dengan uang segitu bisa mempengaruhi WTP, Karena WTP itu prosesnya panjang, dilakukan oleh banyak orang dan dilakukan tim melalui prosedur-prosedur ketat. Jadi saya tidak melihat,” katanya dilansir detik.com.
