“Kalau bisa dengan dana yang ada, gunakan untuk membentuk ekonomi desa seperti BUMDes (Badan Usaha Milik Desa),” ujarnya.
Meski demikian eko mengakui, masing-masing desa memiliki permasalahan dan kebutuhan yang berbeda. Untuk itu, ia memaksimalkan peran kepala daerah untuk memberikan masukan program kepada kementerian.
“Persoalan utama adalah bagaimana kita mengetahui kebutuhan desa. Jangan sampai desa butuh ‘A’ kita berikan ‘C’. Tapi ada lebih dari 74 ribu desa, tidak mungkin kita pantau sendiri semua. Makanya kita berdayakan kepala daerah,” ujarnya.
