Jakarta, sketsindonews – Rembuk tokoh masyarakat dalam rangka merubah kampung di wilayah Johar Baru tidak terlepas dari komitmen pemerintah DKI Jakarta, kaitan dengan Ingub No. 10 tahun 2016 yang telah diperbarui No. 65 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan Johar Baru akan menjadi mubazir jika hanya persoalan percepatan resapan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
Dalam menyikapi ini anggota Dewan Kota Jakarta Pusat Yuhendi SE mengatakan, jangan istilah ingub ini “by proyek” yang sifatnya seremonial saja, padahal persoalan Johar Baru banyak aspek yang harus secara sistem dan berani pengembangkan ingub tersebut, ujarnya. (7/5)
Selain itu pula, bukan para metodik keroyokan SKPD tetapi ada prioritas atau blue print, manakah yang utamanya infrastruktrur, perumahan, jalan akses, draenase utilitas, maupun pemberdayaan sosial ekonomi dengan melibatkan masyarakat, swasta (CSR), tegasnya.
Sementara pengamat perkotaan Yayat Supriyatna dalam polasirasi merubah wajah kampung Johar Baru menurutnya bukan hanya semata pemda DKI berpatokan pada target resapan anggaran, ujarnya.
