Nurul Amalia dari Perludem menilai, bahwa terdapat banyak gangguan informasi menjelang Pemilu yang beredar di media sosial. Nurul juga menekankan pembatasan akses akibat pelanggaran hak-hak digital dimulai dari kondisi jaringan internet (yang tidak bisa diandalkan) hingga beragam kriminalisasi dan intimidasi di media sosial.
Koordinator Pemantauan dan Direktur Program SAFEnet, Anton Muhajir merangkum bahwa pelanggaran hak-hak digital pada tahun 2023 terpantau naik. Hal ini mengkhawatirkan dan masyarakat harus berupaya berbuat sesuatu untuk menghindari dampak-dampak Pemilu. Apalagi, tahun 2024 ini dampak Pemilu masih akan terasa.
Senada dengan itu, kedua penanggap menekankan perlunya kolaborasi berbagai pihak. Mulai dari pemantau, bantuan hukum, advokasi media sosial, juga penindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak-hak digital.
Pada acara peluncuran, partisipan luring juga menyuarakan pendapatnya dengan “mencoblos” surat suara hak-hak digital di Indonesia tahun 2023.
