“Sistem Box Office juga bisa mengatasi permasalahan yang akut seperti soal transparansi di sektor pajak di industri film serta royalti bagi para pemain film,” cetus Anang.
Terkait dengan hal tersebut , Anang pun mengaitkan dengan sistem Box Office yang hingga saat ini belum tersedia di industri film Indonesia.
“Karcis penonton film Warkop DKI Reborn siapa yang pegang? Film ini paling banyak ditonton di daerah mana? Apakah angka penonton itu riil masuk pajak negara? Bagaimana cara menghitung lima hari ditonton 2,3 juta penonton?” tanya Anang.
Anang kembali mengingatkan pemerintah agar serius dalam pembenahan di sektor perfilman. Dia mengingatkan soal rekomendasi Panja Perfilman DPR RI, yang meminta pemerintah agar segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU No 33 tahun 2009 tentang Perfilman.
