Oknum Dewan Back Up
Ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) ini mengakui telah mendengar banyak hal tentang perusahaan pemilik reklame videotron itu, termasuk soal dugaan bahwa ada anggota Dewan yang membekinginya.
“Tapi saya belum mau bicara banyak karena info ini masih saya dalami,” katanya.
Amir berharap Tim Terpadu bekerja maksimal, karena penertiban ini tak hanya akan mempengaruhi citra Anies di mata masyarakatnya, namun juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga tidak bisa main-main. Apalagi karena KPK pun telah sepakat bahwa untuk penertiban terhadap 130 titik reklame yang dimulai pada Februari 2019, setelah penertiban 60 titik reklame selesai, maka pengusaha yang tidak mau menebang sendiri reklamenya, akan dipidanakan.
Aktivis senior ini juga mengingatkan bahwa reklame merupakan salah satu potensi yang dapat menyumbang pemasukan sangat besar bagi pendapatan asli daerah (PAD) . Jika tidak tegas, pemasukan pajak dari sektor ini tetap saja berkutat di bawah angka Rp700 miliar, karena PAD dari pajak reklame pada 2017 sebesar Rp600 miliar, dan pada tahun ini ditargetkan sekitar Rp689 miliar.
“Kalau tim bisa maksimal, PAD tahun depan bisa saja tembus Rp1 triliun, karena pemasukan untuk PAD tidak lagi membelok ke kantong-kantong oknum seperti yang selama ini terjadi,” tegas Amir.
Ia berharap, Anies konsisten dengan kebijakannya menertibkan reklame dengan melakukan penertiban yang tidak pandang bulu dan adil. Apalagi karena visi Anies menjadi gubernur dengan memenangkan Pilkada Jakarta 2017 adalah memajukan Jakarta dan membahagiakan warganya.
“Jadi, Anies juga harus adil dalam memimpin,” pungkasnya.
