“Oleh karena itu pemerintah wajib memberikan solusi yang berkeadilan yaitu menjadikan semua pegawai menjadi PNS melalui Perpu pengangkatan khusus pegawai PTNB,” papar dosen dari Universitas Sulawesi Barat itu.
Menurut Umar, jika pemerintah tidak kunjung memberikan solusi yang baik, di kalangan aktivis ILP PTNB telah berhembus wacana mengajukan judicial review untuk mengevaluasi penegerian PTNB karena telah merugikan nasib ribuan pegawai.
Humas ILP PTNB Dr. Dyah Sugandini menambahkan bahwa selama perjuangan mendapatkan status kepegawaian yang berkeadilan, pihaknya telah menempuh berbagai cara. Misalnya dengan melakukan lobi kepada DPRD setempat, DPD, DPR, MPR, Setkab RI, Kemenpan hingga Kemenristek Dikti. Berbagai bentuk aksi bahkan mogok mengajar telah dilakukan PTNB.
“Namun hingga kini belum ada hasil yang riil. Pemerintah harus bertanggungjawab, jangan hanya PTS nya yang dinegerikan, tapi SDM nya dibiarkan terlantar,” papar dosen UPN “Veteran” Yogyakarta tersebut.
Aksi ILP PTNB rencananya akan dilakukan Kamis pagi, 18 Mei 2017, mulai pukul 09.00 – 12.00 WIB di depan istana negara. Koordinator Lapangan Aksi, Etik Sutoto, SE dari UPN “Veteran” Jakarta menjelaskan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait pemberitahuan dan pengamanan aksi 1805.
“Perwakilan 35 PTNB akan berorasi menyampaikan aneka permasalahan yang dihadapi SDM PTNB,” ujar Etik. Presiden Jokowi diharapkan dapat mengambil langkah segera dalam penyelesaian masalah PTNB. (*)
