Jakarta, sketsindonews – Tax Amnesty bagi PNS Pemda DKI Jakarta Pusat tidak mempengaruhi terkait profile pendapatan yang selama selama ini sudah di laporkan pada SPT dan LKPHN.
Menurut Direktorat Pajak Bisri, menyatakan dalam sosialisasi yang diikuti Lurah Camat dimana, dalam surat pernyataan LKPHN yang tercantum dalam harta.
Dengan kaitan hukum tidak bisa di jadikan sebagai dasar dalam kasus hukum pidana, Dirjen Pajak tidak memberikan laporan LKPHN karena UU menjamin itu, ucap Bisri.
(7 September 2016)
Jadi objektivitas Tax Amnesty satu saja dalam laporan SPT pajak, terkait hasil kekayaan, tapi jikalau belum di laporkan race amnesty hanya dikenakan 2%.
Tax Amnesty lanjut Bisri, dikenakan pajak yang berlaku, misalnya usaha kost kost an atau usaha lain diluar dari profile pendapatan hasil.
Kita tidak perlu galau dengan taxe amnesty, hal ini akan dilindungi sesuai dengan UU.
Sepanjang harta kita masuk di SPT itu aman, yang belum masuk di sesuaikan berdasarkan nilai wajar,s serta nilai aset yang secara penilaian wajib pajak.
Harta dan penghasilan akan terdetek, jika mempunyai 10 trilyunan yang ada di LN, ucap Bisri.
Di harapkan diawal bulan September untuk memperbaiki SPT, per 31 Desember merupakan awal SPT itu berlaku dalam pelaporan tax amnesty, tutup Bisri. (Nr)
