Untuk menmastikan pernyataannya, Muchtar menjabarkan beberapa data, fakta dan angka dimaksud.
- Rencana pembangunan 50.000 unit Rusunawa. Sampai saat ini, baru direalisir 1). Rusun Rawabebek sebanyak 4 blok (400
unit). 2). Rusun Daan Mogot 8 blok (640 unit), dibangun oleh Pengembang Podomoro, bukan Pemprov DKI. 3). Rusunawa Muara Baru 4 blok (400 unit), juga dibangun oleh pengembang Podomoro, bukan Pemprov DKI. Sementara Rusun Marunda, Rusun Kapuk Muara, Rusun Penjaringan kondisinya sangat memprihatinkan hancur, bocor, dan beberap bagian bangunan rusak (sangat tidak layak huni). Program Kampung Deret dijanjikan Jokowi tidak jelas ke mana nasibnya. Sementara rencana pembelian lahan utk Rusun di Cengkareng malah bermasalah (lahan Pemprov DKI sendiri dibeli). - Program penambahan ruang terbuka hijau dgn melakukan pembelian lahan realisasinya nol. Ada bbrp RPTRA telah diresmikan ini sebenarnya sudah merupakan lahan terbuka hijau/taman, hanya disulap dijadikan RPTRA. Ini juga dilakukan oleh CSR perusahaan.
- Program Rehab Sekolah sampai saat ini belum ada realisasinya (terbentur oleh Lelang Konsolidasi yang gagal). Banyak sekolah yang tahun sebelumnya sudah dikerjakan tidak bisa diselesaikan (mandeg dan terbengkalai).
- Rehab Gedung Olahraga (GOR) Tingkat Kecamatan direncanakan dibangun/direhab sebanyak 4 GOR yaitu di Kec. Pademangan, Kec. Cengkareng, Kec. Pancoran, Kec. Matraman) gagal total, sementara bangunan lama sudah dibongkar.
- Pembangunan Stadion Pengganti Lebak Bulus, tidak jelas nasibnya.
- Program MRT yang direncanakan selesai tahun 2017 utk tahap 1 (Lebak Bulus – Dukuh Atas), molor dari jadwal.
- Rencana Pengadaan 1.000 bus untuk Trans Jakarta, realisasi baru 100an bus. Bahkan, 160 bus dibesituakan karena gagal beli.
- Program LRT (kereta layang ringan), yang direncanakan th 2016 ini dicanangkan pembangunannya, belum terlaksana.
- Rencana Pembangunan Gedung Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta, tidak terealisir.
- Program pengendalian banjir dengan memperbanyak situ/danau sebagai tangkapan air di wilayah hulu, menguap entah kemana.
- Target/rencana penerimaan daerah tahun 2015 sebesar 36 Triliun rp hanya terealisir 70 % atau sekitar 25 triliun Rp.
- Program pajak restoran “on line” tidak jalan, malah sudah beli softwere (perangkat lunak) sekitar 6 miliyar Rp uang rakyat DKI mubajir tidak bisa diaplikasikan.
Disimpulkan bahwa Data, fakta dan angka diatas menunjukkan Ahok gagal dan tak mampu melaksanakan program atau rencana kegiatan.
“Padahal dana APBD Dki 70an triliun Rp per tahun,” ungkapnya.
Muchtar berpendapat bahwa tantangan Ahok adu konsep dan program terhadap pesaing Agus dan Anies, sesungguhnya untuk menutupi kelemahan diri sendiri. Pesaing Ahok seyogyanya terima tantangan Ahok dengan gunakan data, fakta dan angka kegagalan atau ketidakmampuan Ahok laksanakan program DKI selama dia Gubernur.
