Jakarta, sketsindonews – Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam tatanan masyarakat kerentanan kehidupan sosial kini menjadi topik secara Nasional sejak pasca Pilikada DKI, justru suhu politik sosial bukan menurun bahkan tak pernah selesai oleh pertikaian serta argumentatif kebangsaan kebhinekaan sebagai dasar Negara Indonesia.
Salah satunya Peningakatan Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai pilar hetegonitas keagamaan dalam pertemuan yang difasilitasi Kesbangpol DKI Jakarta berperan kembali saat kehiruk pikukakan rasa kebangsaan masyarakat larut oleh kepentingan politik kelompok.(26/7)
Sebanyak 75 warga Cempaka Putih, Jakarta Pusat mengikuti kegiatan Peningkatan Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berlangsung di Aula lantai IV, Kantor Kecamatan setempat, Jalan Rawa Kerbau, Cempaka Putih Jakarta Pusat.
Asisten Pemerintahan, A Sujanto Budiroso yang mewakili Walikota Jakarta Pusat Mangara Pardede dalam.kutipan arahan menyatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab bersama pemerintah.
“KIta harapkan melalui kegiatan ini peserta dapat menambah wawasan kebangsaan dan perluasan pengetahuan tentang permasalahan kebhenakaan dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa ditengah masyarakat yang heterogen,” ucapnya.
Budiroso menambahkan, warga masyarakat khususnya di wilayah Cempaka Putih dapat meningkatkan kemampuan serta menjadi salah satu wadah penyalur aspirasi dan informasi timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah.
“Keaneka ragaman agama, budaya, suku, ras, keturunan dan sudut pandang serta pola pikir yang sangat berbeda atau multikultur ini merupakan kekayaan bangsa indonesia yang patut disyukuri bersama.”
Saya berharap agar semua komponen bangsa wajib memelihara dan membangun kerukunan kebangsaan nasional,’ jelas Budiroso.
Tokoh agama dan tokoh masyarakat, sambung Budiroso diharapkan mampu menjadi kelompok terdepan sebagai mitra dalam menjaga ketertiban umum dalam antisipasi pilar kebangsaan.
Persoalan sosial dan pandangan berbeda harusnya mementingkan aspek ideologi pancasila sebagai dasar Negara yang tidak bisa di toleransi sebagai bangsa yang mejemuk.
Terlebih dengan issu sara atau perbedaan latar belakang hakekat keagamaan yang menjurus radikalisme seharusnya masyarakat untuk dapat menghindari dalam upaya menjaga nilai persatuan bangsa di tengah masyarakat, pungkas Budiroso.
Sementara Anggota Dewan Kota Bayu Sudarmadji mengukapkan, pilar peran ormas kebangsaan dibawah Kesbangpol seharusnya dapat terus di senergikan dalam wujud komunikasi yang tidak diskriminatif karena bicara membangun warga konteks Nasional dengan membentuk kader penggerak di wilayah, ujarnya.
Sementara Kesbangpol dalam kaitan pembinaan hanya terpaku pada sebuah anggaran sosialisasi sementara pembinaan kader penggerak persatuan perlunya kesenimbangunan yang telah terbangun pada UU keormasan untuk terus di pantau dengan munculnya kelompok pemikiran radikalisme ditengah masyarakat, ujar Bayu.
reporter : dev
